Menhan Ryamizard Disorot Aktivis HAM, Ini Tanggapannya

Menhan Ryamizard Disorot Aktivis HAM, Ini Tanggapannya - Presiden Joko Widodo telah menunjuk mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan. Padahal, dia disorot para aktivis HAM karena dianggap melakukan pelanggaran di masa lalu.

Menangapi hal ini, dia justru meminta wartawan bertanya pada wartawan pendahulunya mengenai pelangaran apa yang dilakukan olehnya.

"Saya selama 35 tahun, baru pensiun 6 tahun, baru sekarang jadi Menhan baru itu. Anda tanya ada apa? Kemudian tanya wartawan-wartawan senior yang ikut ke Papua, Aceh, tanya itu (pelanggaran HAM)," kata Ryamizard di Istana Merdeka, Jakarta, Mingu 26 Oktober 2014.

Menurut dia, aktivis HAM sekelas Munir saja mengakui, bahwa dia tidak melakukan pelangaran HAM. "Selama 35 tahun saya jadi tentara tidak ada saya melanggar HAM. Munir mengatakan itu," ujar dia.

Program kerja

Sementara, Ryamizard mengatakan, bahwa dia belum bisa mengatakan apa program kerja yang akan dia lakukan. Sebab, itu perlu menunggu arahan dari Presiden Jokowi.

"Tidak boleh mendahului dong, besok rapat kabinet," kata dia.

Menurut dia, masalah pertahanan itu penting karena mencakup darat, laut dan udara. Ketiganya saling mendukung.

"Maritim mendukung pertahanan juga dong. Kalo maritim tidak mendukung pertahanan, ya bolong begitu," kata dia.

Menurut dia, pertahanan itu mencangkup fisik dan non fisik. Fisik diantara adalah tentara-tentara dan alutsista. "Yang non fisik ini perlu dikoordinasikan lagi," kata dia.

Dia menuturkan, sehingga lima tahun ke depan, pertahanan harus lebih solid dan tangguh. Alutsista, kata dia, juga harus lebih modern. Namun,sumber daya manusianya juga harus diperbaiki.

"Kalau kita beli alutsista macam-macam, tapi yang mengawasi itu tidak profesional, tidak ada gunanya," kata dia.

Untuk itu, tambahnya, dia harus fokus memperbaiki sumber daya manusianya terlebih dahulu.
Website sementara masih dalam kondisi perbaikan, untuk sementara website utama beralih ke Jumbo Cell